Pemerintah Daerah Bali bersama Satpol PP dan instansi terkait kian masif menggelar penertiban terhadap akomodasi tanpa izin di Bali. Operasi penegakan hukum ini menyasar vila, homestay, hingga penginapan yang beroperasi secara ilegal tanpa melengkapi dokumen perizinan berusaha. Langkah tegas ini diambil untuk memberantas persaingan usaha yang tidak sehat, menjaga standar keselamatan wisatawan, serta memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Pengoperasian akomodasi wisata di Bali wajib memenuhi legalitas berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha harus mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai fungsi akomodasi. Akomodasi yang beroperasi tanpa izin resmi terancam sanksi berat, mulai dari penutupan paksa, penyegelan lokasi, hingga sanksi pidana dan denda sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
Bagi pemilik vila maupun investor akomodasi di Bali, menyelaraskan operasional bisnis dengan regulasi hukum adalah syarat mutlak. Lakukan audit perizinan dan segera urus kelengkapan dokumen legalitas sebelum terkena tindakan tegas dari aparat. Pengurusan izin secara resmi tidak hanya menghindarkan usaha dari risiko penutupan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan dan nilai investasi properti dalam jangka panjang.
