Perizinan PBG dan SLF di Bali
Perkembangan investasi properti dan pariwisata di Bali terus menunjukkan tren positif. Namun, ketatnya pengawasan pemerintah lokal terhadap tata ruang serta zonasi membuat aspek legalitas bangunan menjadi sorotan utama investor asing (PT PMA). Dua dokumen Perizinan PBG dan SLF di Bali vital yang sering menjadi batu sandungan sekaligus tolok ukur keamanan investasi adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Mengapa PBG dan SLF Menjadi Fokus Investor Asing?
-
Kepastian Hukum & Proteksi Aset: PBG (pengganti IMB) menjamin bahwa rencana teknis bangunan sesuai dengan aturan zonasi (ITR). Sementara itu, SLF membuktikan bahwa fisik bangunan aman, layak huni, dan siap beroperasi secara legal.
-
Mitigasi Risiko Penutupan Operasional: Tindakan tegas pemda terhadap properti tak berizin seperti pembongkaran atau pembekuan usaha membuat investor asing mewajibkan due diligence perizinan sebelum menanamkan modal.
-
Syarat Operasional & Izin Usaha Perhotelan/Sewa: Tanpa SLF, properti tidak dapat mengantongi izin operasional komersial (seperti lisensi sewa vila atau akomodasi wisata)
