Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Daerah Bali secara ketat membatasi pendaftaran Penanaman Modal Asing (PMA) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Langkah penertiban pembatasan OSS bagi PMA ini diambil guna melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta menjaga keseimbangan tata ruang dan budaya di Pulau Dewata. Banyak pelaku usaha asing yang kini menghadapi kendala pembekuan hingga penolakan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) saat mengajukan izin usaha.
Berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 jo. Perpres No. 49 Tahun 2021 (Daftar Positif Investasi), PMA diwajibkan memenuhi kualifikasi modal disetor minimal Rp10 Miliar per KBLI (di luar tanah dan bangunan). Selain batasan modal, Bali memberlakukan pengetatan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Usaha seperti persewaan villa skala kecil, kafe/restoran skala mikro, layanan pemandu wisata (tour guide), dan perdagangan eceran kini tertutup sepenuhnya untuk modal asing dan didedikasikan khusus bagi warga lokal.
Bagi investor asing yang ingin beroperasi di Bali secara sah, kepatuhan terhadap regulasi tata ruang (KKPR), dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi syarat mutlak. Penggunaan nominee contract (pinjam nama) untuk mengakali OSS kini memiliki risiko hukum yang sangat tinggi. Konsultasi legalitas dan audit perizinan pra-investasi sangat disarankan agar struktur PMA yang dibangun tetap aman dan terhindar dari sanksi administratif maupun penutupan paksa.
