Bali sedang memasuki era baru dalam iklim investasi. Pemerintah Provinsi Bali kini tidak lagi sekadar mengejar kuantitas wisatawan, melainkan bertransisi menuju “Quality Tourism”. Bagi investor dan pelaku usaha, maka perubahan visi ini berdampak langsung pada pengetatan standarisasi perizinan dan pengawasan zonasi yang lebih masif.
Berikut adalah ulasan mendalam mengenai tren, kata kunci populer, serta dasar hukum perizinan di Bali saat ini.
Dasar Hukum Utama Perizinan di Indonesia
Seluruh sistem perizinan saat ini berpijak pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU ini mengamanatkan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) sebagai pintu tunggal perizinan.
Oleh karena itu, ada beberapa aturan turunan yang wajib dipahami pelaku usaha di Bali antara lain:
-
PP No. 5 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
-
PP No. 16 Tahun 2021: Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Mengatur PBG dan SLF sebagai pengganti IMB).
-
Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021: Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Regulasi Lokal dan Perda Provinsi Bali
Selain UU Nasional, Bali memiliki aturan khusus yang menjaga keselarasan investasi dengan budaya dan lingkungan:
-
Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023: Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Ini adalah kitab suci zonasi di Bali.
-
Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020: Tentang Tata Kelola Pariwisata Budaya Bali, yang menekankan bahwa usaha pariwisata harus menghormati nilai-nilai lokal.
-
Surat Edaran Gubernur Bali No. 7 Tahun 2023: Tentang Kewajiban Wisatawan Mancanegara dan penertiban legalitas usaha milik asing yang tidak sesuai peruntukan.
Di tahun 2026, melakukan bisnis di bawah radar (“fly under the radar”) di Bali bukan lagi pilihan yang aman. Digitalisasi melalui OSS RBA membuat pengawasan pajak dan legalitas menjadi transparan.
Pastikan setiap langkah bisnis Anda diawali dengan verifikasi KBLI yang tepat dan pengecekan Zonasi (KKPR) sesuai Perda terbaru. Memiliki izin yang lengkap bukan hanya memenuhi syarat administratif, melainkan perlindungan hukum bagi aset Anda di masa depan.
Butuh bantuan audit legalitas atau pengurusan izin di Bali?
Pastikan Anda berkonsultasi dengan penyedia jasa yang memahami dinamika aturan lokal dan nasional secara komprehensif.
