Secara umum di Indonesia (termasuk Bali), untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal (LPNF) resmi seperti kursus, pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau bimbingan belajar, Anda perlu melewati beberapa tahapan legalitas izin pendidikan non formal sebagai berikut:

1. Dokumen Badan Hukum / Badan Usaha

Lembaga harus dinaungi oleh badan hukum atau badan usaha yang sah.

• Pilihan Biasa: Yayasan (paling umum untuk pendidikan), PT (Perseroan Terbatas), atau CV.

• Dokumen: Akta Notaris pendirian, SK Pengesahan dari Kemenkumham, serta NPWP Badan.

2. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA

Saat ini, sebagian besar perizinan usaha diintegrasikan melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).

• Anda perlu menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan jenis pendidikan nonformal Anda (misal: KBLI untuk jasa pendidikan kursus/pelatihan).

• Mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS.

3. Izin Operasional / Persetujuan Teknis dari Dinas Pendidikan

Meskipun NIB sudah terbit, untuk kategori pendidikan biasanya diperlukan pemenuhan komitmen atau izin standar/teknis dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) tingkat Kabupaten/Kota di Bali tempat lembaga Anda beroperasi (misalnya Denpasar, Badung, Gianyar, dll.).

Persyaratan teknis yang umumnya diminta meliputi:

• Sarana dan Prasarana: Bukti kepemilikan atau sewa tempat/gedung minimal untuk jangka waktu tertentu, foto ruangan, dan fasilitas belajar.

• Kurikulum: Rencana program pembelajaran atau silabus kursus/pelatihan yang jelas.

• Ketenagaan: Data pengelola, pengajar/tutor (beserta ijazah atau sertifikat kompetensi mereka).

• Rekomendasi: Surat keterangan domisili usaha atau izin tata ruang dari desa/kecamatan setempat.